KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG HIMPUNAN PERATURANPERPAJAKAN BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

 Tujuan Pengesahan UU HP Dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

Pada 7 Oktober 2021 lalu sekaligus menjadi titik baru dari reformasi perpajakan yang meningkatkan terjadinya suatu sistem perpajakan yang bersifat adil, sehat, efektif, dan akuntabel, hingga dapat melebur menjadi suatu bagian dalam program reformasi keuangan dan struktural yang sangat diperlukan untuk mendorong usaha untuk kemajuan Indonesia hingga tahun 2045. Perkiraan dari pemberlakuan UU HPP jika dilihat dalam jangka waktu pendek yakni adanya pemasukan perpajakan dikisarkan akan meningkat tinggi dengan perbandingan perpajakan naik di sekitar angka 9% dari PDB. Perbandingan ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperkirakan pada APBN 2022 yakni hanya dikisaran angka 8,44%. Kemudian pada tahun 2025, rasio perpajakan akan memenuhi target melebihi angka 10%. Pastinya bersamaan dengan arah tumbuhnya ekonomi yang diimpikan akan lebih kuat dan kepatuhan yang terus meningkat dam terus berlanjut. UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, serta mengintensifkan pemasukan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional dengan mandiri untuk keadilan,kmakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, untuk melaksanakan sistem perpajakan yang lebih adil dan pasti secara hukum, yakni dengan pelaksanaann reformasi dalam administrasi, pelaksanaan kebijakan perpajakan yang berintegrasi, meluaskan dasar perpajakan, serta melakukan peningkatan kepatuhan sukarela pelaksanaan Wajib Pajak 2.2 Dampak UU HPP bagi Masyarakat 

1. Pemakaian NIK sebagai Pengganti NPWP Jika sebelumnya dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana dalam pembuatan NPWP di buat pada Kantor Pelayanan Pajak.. Setelah berlakunya undang-undang ini, maka NIK akan secara otomatis berfungsi sebagai NPWP. Hal itu tercantum dalam UU HPP dalam pasal 

2. Kebijakan ini dilakukan guna mempermudah administrasi perpajakan. Namun, pemilik NIK tidak harus segera membayar pajak. Pemegang NIK baru harus diwajibkan membayar pajak apabila pendapatannya melebihi penghasilan bebas pajak (PTKP). 2. Perubahan Tarif PPh Perubahan persentase PPH, yang sebesar 22% serta ada batas pendapatan kotor yang tidak terpengaruh. Dalam hal ini, ada beberapa sumber yang memberikan informasi penting tentang perubahan UU Pajak Penghasilan, misalnya.perpajakan properti dan/atau laba, perubahan tarif pajak untuk wajib pajak bagi perorangan, pajak 35 persen untuk pendapatan di atas 5 miliar, UU HPP juga mengatur pajak penghasilan badan 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, yang sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dengan tetap menjaga iklim investasi. Tarif ini lebih rendah dari rata-rata pajak perusahaan negara-negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), Amerika (27,16%), dan negara-negara G20 (24,17%). 

3. Adanya Tax Amnesty jilid II Berdasarkan perkataan dari Dirjen Pajak, tax amnesty atau pengampunan pajak berarti menghapus pajak yang terutang secara langsung dari pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, mereka yang terlibat tidak akan didenda, apalagi dituntut, meski tidak membayar pajak. Pihak diminta untuk mengungkapkan harta kena pajak saja. Kemudian, korban harus membayar uang tebusan berdasar aturan. Program tax amnesty biasanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Indonesia telah mengoperasikannya sejak 2016-2017. Dengan diundangkannya UU HPP, pemerintah mewujudkan Pengampunan Pajak Bagian II. Program ini akan berlangsung mulai 1 Januari 2022 hingga akhir Juni 2022, dan rencananya Amnesti Jilid II akan dilaksanakan secara onnline. 

4. Dampak KUP di UU HPP KUP UU HPP memperkenalkan banyak ketentuan baru untuk mencegah penggelapan pajak dan meningkatkan kekuasaan otoritas pajak. Tingkat denda juga akan disesuaikan dengan persepsi keadilan wajib pajak: di klaster PPN, banyak barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan sekarang menjadi bagian dari sistem perpajakan, tetapi akan terus menerima pembebasan pajak. Dalam klaster PPh, perpajakan diatur secara natura dan tarif bagian atas ditambahkan untuk menjamin keadilan. Ini bukti bahwa UU HPP tidak sebatas suku bunga jangka pendek untuk memenuhi target defisit APBN 2023, tetapi merupakan bagian dari perpajakan jangka panjang. memperbarui 

5. Dampak kenaikan tarif PPN Kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen pada tahun 2022 akan mempercepat perkembangan penerimaan PPN pada tahun 2022. Perkembangan penerimaan PPN sendiri menjadi pendorong utama peningkatan kinerja penerimaan pajak pada tahun 2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi. hanya 1 persen, jika perekonomian dibiarkan tumbuh optimal pada tahun 2022, maka akan berdampak cukup besar terhadap pendapatan. Sementara itu, kenaikan tarif 1 persen mempertimbangkan aspek pemulihan ekonomi pascapandemi. 

6. Dampak mengenai Pajak Karbon Pajak karbon menawarkan pola baru perpajakan di Indonesia. Pajak ini menimbulkan masalah baru yaitu gas rumah kaca. Selain itu, penerapan pajak karbon di Indonesia menjadi salah satu pionir dalam penerapan pajak karbon di negara-negara berkembang. Pengenalan pajak karbon ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen (bisnis seperti biasa) pada tahun 2030 dan sebesar 41 persen dengan bantuan kerja sama internasional. Nantinya, pajak karbon akan diperkenalkan sejalan dengan prosedur perdagangan karbon. Peraturan tersebut mengikuti roadmap dan pada awalnya akan diterapkan di industri pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) pada 2022-2024.